Oleh : Hasan Al Banah

Judul               : Politik Hukum
Penulis             : Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.H. dan H. Hasbi Ali, S.H., M.S.
Penerbit           : Sinar Grafika, Jakrata Timur
Cetakan           : Petama, November 2010
Tebal               : xii, 202 hlm,;23cm

 Politik hukum adalah sebuah jalan untuk memproduksi hukum yang adil dan memihak kapada masyarakat, terlebih lagi kapada masyarakat kecil. Namun kenyataan dilapangan, hukum sama sekali tidak menyentuh kapada masyarakat kecil. Hukum seakan-akan hanya milik orang-orang yang beruang dan para aparat nengara. Hukum sama halnya dengan barang yang bisa di jual belikan, siapa yang mempunyai uang banyak dia lah yang mempunyai hukum dan dia dijamim menang dalam pengadilan meskipun pada kenyataannya dia salah.

Begitu juga dengan politik, politik hanya sebagai alat untuk memdapatkan kekuasaan dan kekayaan yang tak berpihak pada rakyat kecil. Tentu ini merupakan sebuah asumsi yang salah apabila politik hanya diartikan sebaai alat untuk medapakan kekuasaan dan kekayaan semata, karena tujuan politik pada dasarnya adalah menciptakan kesehtraan dan keadilan bagi masyarakat
Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum positif (wetgevingingaa), yaitu politik hukum merupakan politik perundang-undangan, yaitu meninjau perundang-undangan agar tidak melenceng dari yang di cita-citakan untuk kebaikan dan kesejahtraan masyarakat dan Negara. Poitik hukum merupakan bagian dari ilmu politik yang mengkaji Negara dan masyarakat. Politik hukum berarti pengorganisasian hukum yang baik bagi masyarakat dan Negara politik hukum juga nenggkaji pembaruan hukum
Di dalam buku Politik Hukum ini dijelaskan bahhwa politik hukum merupakan sebuah salah satu bangian dari hukum yang memantau dan mencermati beberapa ketentuan hukun yang berlaku. Dengan objek tujuannya kepada tatanan masyarakat yang berlaku agar masyarakat memdapatkan hukum yang yang di inginkan dan di cita-citakan (ius contituendum).
Menurut F. Sugeng Istanto bahwa proses hukum ius contitutum menjadi ius kontituendum yang dikarenakan oleh adanya perubahan kehidupan masyarakat adalah berbicara tentang adanya suatu rangkaian kegiatan yang merubah
ius contitutum karena adanya kenyataan yang berbedad dengan ius contitutum kemudian menetapkan ius kontituendum yang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan kehidupan masyarakat yang berbeda tersebut
Politik hukum Islam
Meskipun hukum-hukum di Negara Indonesa banyak kesamaan dengan hukum-hukum islam, namun Negara Indonesia bukan Negara Islam, yaitu secara Konstituonal Indonesia Negara Pancasila. Sehingga secara formal tidak mungkin  umat Islam untuk mewujudkan seutuhnya dalam prinsip-prinsip Islam, terutama tentang hukum dan  dalam  bentuknya yang rumit. Meskipun negaa Indonesia bukan negaga islam sejatinya dalam tatanan hukum atau pola kkerjanya yaitu tidak bertentangan dengan Islam.
Agama Islam agama yang toleran yang menghargai hak kebebasan (tampa ada paksaan) dan hak individu, begitu pula dengan negara Indonesia yang tertuang dalam undang-undang dasar 45 (UUD 45) yang membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya nmasing-masing. Jadi, uamt Islam tidak usah memnjadikan Negara Indonesia sebagai Negara islam karena makana  yang terkandung hukum di Indonesia mencerminkan hukum didalam agama Islam. hanya saja penerapannya yang berbeda. Namun, secara implisit yaitu sama
 Oleh karena itu umat Islam tik perliu lagi berdebat dan mempersoalkan apakah itu mereka kafir, zalim, fasik atas ketik mampuannya memperlakukan hukum Islam. Karena umat Islam itu suda terkait dan mengikat diri terhadap hukum nasional yang berlakunya harus secara prosedural oleh rakyat secara melembaga (legislatif),  terutama mengenai tentang hukum-hukum publik yang bersumber dari campuran aspirasi dari gagasan hukkum masyarakat  tentang hukum Barat, hukum adapt, dan juga hukum Isalam.
Hukum barat merupakan produk manusia melalalui gagasan dam mekanisme legislasi dan hal tersebut syarat dengan kepentingan pribadi, kelompok, dari penguasa atau pemerinta yang tidak memihak kepada rakyat.  Gagasan hukum Islam sangat berbeda dengan konsepsi hukum Islam, hukum Barat yang merupan hukum produk manusia, dapat membuat hukum melalui mekasisme legislasi sesuai daengan kehenda sebagian besar manusiayang dukuasai oleh nafsu kekuasaan dan individualistik.
Sedangkan hukum Islam mempunyai sumber yag khas tentang sumber dan materi hukumyang menekankan pada maslahat berdasarkan Al-qur’an dan Al-hasis. Oleh ksrena itu, menurut penulis perlu remodernisasi pemikiran Islam terhadap pembentukan hukumyang berlaku sebagai hukum Islam, jika kita yakini bahwa Islam didatangkan dengan membawa rahmatan lil’alami.

*Penulis adalah Alumni Al-In'am yang sedang Melanjutkan di UIN Su-Ka jurusan Politik Islam. Aktif is Gerakan Pemuda Mahasiswa Islam Indonesia dan Lembaga Pers Advokasia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar