Oleh Rahbidi, M.Pd.*
Kesadaran akan pentingnya pendidikan telah mendorong seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan politisi, ekonom dan lebih-lebih mereka yang bergelut dan menjadi praktisi pendidikan serta para pengambil kebijakan “pemerintah” pendidikan, melakukan berbagai usaha terhadap segala gerak dan langkah perkembangan pendidikan. Disadari atau tidak, pendidikan secara garis besar memiliki beberapa tujuan  dan fungsi pokok; pertama, pendidikan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, kedua, untuk memanusiakan manusia (humanisasi), dan ketiga, mendewsakan serta merubah prilaku manusia agar lebih baik, bermoral dan berperadaban.

Melihat tujuan yang mulia tersebut, keperihatinan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia sudah sering kita dengar dan saksikan di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai macam upaya pun memang sering dilakukan, baik oleh para peraktisi pendidikan dan pemerintah dengan maksud untuk mendongkrak citra dan kualitas pendidikan. Akan tetapi ironisnya, pendidikan kita saat ini sedang terjangkit penyakit kangker kronis yang cukup akut “musibah nasional dalam dunia pendidikan”. Anehnya, hal tersebut belum tersentuh secara maksimal dan kurang mendapatkan perhatian serius dari komunitas pendidikan nasional kita.
Pada hal harus diakui, dimana pun di dunia pendidikan ini selalu dipandang sebagai salah satu kebutuhan dan kebijakan mendasar semua negara. Sebab pendidikan menyiapkan generasi masa mendatang, yang akan mengganti memimpin negeri ini. Di dalam pendidikan ini tidak hanya terbatas pada penanaman Iptek semata, akan tetapi juga yang lebih penting dan substansial adalah transfer nilai dan norma agama serta bangsa sebagai sebuah perjanjian primordial dengan tuhannya.
Secara khusus dalam konteks keindonesiaan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila misalnya, harus ditanamkan sejak dini, seperti; nilai spiritual, keadilan, kebangsaaan, keadilan, demokrasi, kebebasan dan kesetaraan. Jadi secara substansial, dalam pendidikan nasional selain transfer Iptek seperti di atas,    tarnsfer nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak boleh digadaikan dan dibiarkan jauh di atas panggang api. Disinilah basis budaya bangsa akan tegak sebagai nation state.
Secara kasat mata saat ini kita memang berada dalam cengkaraman kapitalisme global, namun gelobalisasi ini masih dimaknai sebatas pada aspek ekonomi yaitu dengan ekonomi bebas (free trade), sementara globalisasi politik adalah liberalisme. Pemaknaan terhadap globalisasi masih dimaknai  secara parsial-ad hoc, tidak dimaknai sebagai memberi peluang dan kesempatan serta akses yang sama pada negera-negera dunia untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia, nilai-nilai budaya yang ada dan yang lainnya, sehingga  membawa manfaat bagi negara-negera kecil, ini yang  terasa belum ada. Dengan kata lain selama ini telah terjadi pemaknaan yang kurang tepat terhadap globalisasi, sehingga globalisasi sendiri tidak dapat menguntungkan terhadap negara-negara kecil dan berkembang.

Erosi Investai Pradaban
Sebagai sebuah investasi pradaban di masa yang akan datang, pendidikan tentunya harus dipikirkan secara baik dan meneyeluruh, dan seluruh kebijakan harus ditata dengan baik dengan telaah agregatif-holistik dan universal. Melihat kondisi saat ini yang di kenal dengan proses pasar bebas, kondisi pendidikan kita memang sangat rentan. Realitas sosial menunjukkan bahwa pendidikan kita layaknyai produk yang telah dikomersilkan dan dijual belikan di bursa pasar bebas. Hal ini merupakan sebuah penistaan dan penodaan yang luar biasa terhadap cita-cita founding father negara kita.
Secara historis-faktual dulu kita dijajah, diakui atau tidak, negara kita kala itu memang dijerat oleh kebodohan, ironisnya pada saat ini kita justru memposisikan dan memeperlakukan pendidikan sebagai suatu barang komoditi, dengan dikeluarkannya peraturan presiden, yang mempunyai kosekuensi bahwa pihak asing pun dapat masuk ke dalam sektor pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, bahkan pada pendidikan non formal  sekalipun. Contoh konkrit adalah keluarnya Perpres Np 77/2007 yang memberikan pintu masuk bagi penistaan bangsa dan membiarkan bangsa ini di jajah melalui pendidikan. Liberalisasi pendidikan kita telah membiarkan bangsa ini kembali dijajah melalui sektor yang terstruktur dan tertata dengan rapi (new colonialism).
Penjajahan melalui pendidikan di sini adalah bahwa para provider pendidikan yang datang ke negeri ini tidak akan mentrasnfer nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (value of caracteristic nation building). Karena bagaimana pun yang terpenting bagi mereka adalah semata-mata merit and worth dan menganggap tidak ada urusan dengan nasionalisme, religiusitas, keadilan dan persoalan-persoalan nilai humanisme universal lainnya. Jadi kolonialisme pendidikan ini hanya akan menghasilkan robot-robot cerdik yang nir-nilai.
Pendidikan nasional baik dari skala makro, miso dan mikro ke depan yang pasti telah mengalami abrasi kultural dan moral, karena nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan, tidak lagi diajarkan dan ditanamkan dengan baik dan serius. Jadi kalau generasi terdahulu mengeluhkan sikap, prilaku, etos, bahkan juga semangat anak muda yang tidak seperti yang diinginkan, satu dasawrasa ke depan  hal itu akan semakin parah-untuk tidak mengatakan telah sampai pada titik nadirnya dan keterpurukannya telah hampir sempurna. Karena pasar sudah tidak tertarik dengan masalah penenaman nilai-nilai budaya bangsa.
Jika kita membayangkan akan terjadinya abrasi moral dan kutural serta lunturnya nilai-nilai telah begitu menghawatirkan, maka sesungguhnya ada hal lain yang begitu mengerikan. Mereka bukan hanya dapat membawa dan mentransfer nilai, budaya dan adat mereka tetapi “ideologi”. Artinya mereka bisa juga melakukan transfer ideologi dari sejak pendidikan dasar. Tetapi pernahkan hal ini dipikirkan oleh para pengambil kebijakan pendidikan di negeri ini ? Di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak ada kemampuan negara asal atau dimana mereka beroperasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Karena disini niatnya bukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, akan tetapi mereka hanya melihat Indonesia adalah pasar besar untuk jasa pendidikan.
Ada suatu hal yang betul-betul tidak terpikirkan (unthinkable) pengambil kebijakan, yaitu adanya perlakuan yang egaliter terhadap isntitusi pendidikan. Dengan demikian pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus dalam bentuk most favored nation, dengan proyeksi demikian maka di sini tidak ada perbedaan treatmen terhadap penyelenggara domistik maupun asing dalam dunia pendidikan. Didalam RUU BHP, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyuplai 60% biaya pendidikan dana harus transparan, jika pemerintah atau pemda tidak mau, ia bisa dibawah ke mahkamah internasional. Jadi dalam hal ini kita bukan mendapatkan keuntungan melainkan menjadi bangsa yang linglung dan bingung dalam menetukan roda kebijakan pendidikan, akankah  pendidikan kita terus dibiarkan seperti ini?.

* Kandidat Doktor Kependidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dosen Sekolah Tinggi Islam Al-Karimiyah Beraji Gapura  Sumenep, Mantan Kepala SMA Pesantren Al-In’am Gapura, Sekarang Aktif di LP Ma’arif NU Ancab Gapura

Tidak ada komentar:

Posting Komentar