Oleh: Saifullah Syah*
Masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran Hindu dan Budha meninggalkan ajaran tersendiri di Indonesia. Salah satu ajaran Hindu dan Budha yang sampai saat ini masih melekat adalah ajaran lima aturan yang melarang kaum Budhisme berbuat kejahatan yang merampas hak orang lain atau merugikan terhadap diri sendiri. Ajaran ini dalam keyakinan Budha disebut ajaran Pancasila.


Dalam perjalanan sejarah perkembangan Hindu di tanah Jawa, perkataan Pancasila mulai diterima oleh bangsa Indonesia ketika kata tersebut masuk dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman keemasan Majapahit yang diadopsi ke dalam khazanah kesusastraan nenek moyang kita di bawah kepemimpinan raja Hayam Wuruk dan mahapatih Gadjah Mada. Dalam kesusastraan tersebut kata Pancasila dapat ditemukan dalam keropak Negarakertagama berupa kakawin (syair pujian) karya pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, tepatnya pada sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut:
“Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaa krama” yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasyiila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.[1]
Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonisia, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (pancasila) tersebut masih hidup dan dikenal dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan lima larangan atau lima pantangan moral yaitu; Mateni artinya membunuh, Maling artinya mencuri, Madon artinya berzina, Mabok meminum minuman keras atau menghisap candu, Main artinya berjudi. Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf M atau dalam bahasa Jawa disebut “ma”, oleh karena itu lima prinsip moral tersebut “ma lima” disebut lima larangan.[2]
Melihat alur sejarah di atas dapat dipahami bahwa istilah Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sansakerta India (bahasa kata Brahmana). Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yag terdiri dari tiga macam buku besar yaitu: Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Buda terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan memiliki kewajiaban moral yang berbeda.[3]
Menurut Muhammad Yamin,  dalam bahasa Sansakerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu: Panca artinya lima, syila vokal i pendek artinya “batu sendi, alas, atau dasar”, syila vokal i panjang peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, atau khususnya bahasa Jawa, diartikan dengan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis kata pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Panca Syila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi lima atau secar harfiah, dasar yang memiliki lima unsur. Adapun istilah Panca Syila dengan huruf Dewanagari i bermakna lima aturan tingkah laku yang penting.[4]
Menurut Notonegoro, Pancasila sebagai perkataan (membunyikan secara vokal) adalah sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar keruhanian negara kita. Di dalam nama itu tidak tersimpul isi dari suatu dasar filsafat negara, melainkan hanya ditunjukkan, bahwa dasar filsafat negara itu tersusun atas lima hal, yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asa peradaban, suatu asas keadaban. Sila-sila yang terdapat di dalamnya merupakan bagian dari suatu keutuhan dan juga merupakan bagian-bagian dalam hubungan kesatuan.[5]
Secara terminologis pengertian Pancasila dapat bermacam-macam maknanya, namun secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok atas dasar penghayatan material dan penghayatan formal. Atas dasar penghayatan material Pancasila dapat didefinisikan sebagi suatu pandangan hidup bangsa yang berketuhanan berkemanusiaan berpersatuan berkerakyatan dan berkeadilan. Atas dasar penghayatan formal Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara didefinisikan suatu ideologi Negara yang berketuhanan berkemanusiaan berpersatuan berkerakyatan dan berkeadilan.[6]
Berdasarkan dua penghayatan material dan penghayatan formal di atas Pancasila dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan rakyat kita baik dari masa kehidupan nenek moyang hingga dewasa ini yang kental dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam pandangan Pancasila adalah persamaan derajat antar sesama bangsa baik dihadapan hukum atau sosial, dalam mendapatkan hak dan kewajibannya atau mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penindasan. Kehidupan egalitarianisme merupakan paham kemanusian yang dipancarkan oleh Pancasila yang bersifat mutlak universal yang berlaku dimana saja di negara Indonesia.
Inti mutlak universal pancasila dapat digunakan manusia di mana saja dan kapan saja, tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Disamping mempunyai sifat universal, dalam penggunaanya secara praktis Pancasila mempunyai sifat kolektif dimana Pancasila itu digunakan, tergantung dari bagaimana cara melaksanakannya yang dipengaruhi oleh keadaan, sebagaimana rumusan pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.[7]
Pancasila yang dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang merupakan suatu pandangan yang menghargi adanya keberagaman dan mengangkat harkat martabat manusia. Sebagai dasar negara Pancasila telah mampu menyatukan bangsa Indonesia yang hederogen secara suku, agama dan ras sehingga mampu memancarkan amanat kemerdekaan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang ‘45.
Didalam penjelasan pembukaan UUD ’45 menyebutkan adanya empat pokok pikiran yang terkandung didalamnya, yaitu:
·         Pokok pikiran pertama: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pokok pikiran ini mencerminkan bahwa berdasarkan pembukaan negara menyelenggarakan persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Dalam pembukaan tersebut menegaskan bahwa Pancasila bukanlah dasar untuk melegitimasi suatu kekuasaan yang diktator dan otoriter seperti pada masa orde batu, akan tetapi mendukung pemerintahan yang yang menyelenggarakan persatuan dan egalitarianisme hak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang jabatan aristokrasi dan mereka yang mereka proletar.
Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian “Pembukaan” itu mengjendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesi seluruhnya. Dengan pengertian yang lazim, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib menutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan.[8]
·         Pokok pikiran kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.
Pokok pikiran ini berisikan adanya suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan,dan merupakan sebab tujuan diadakannya negara, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan.[9]
Dalam pembukaan ini diamanatkan bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mendapatkan serta menciptakan keadalian sosial dalam khidupan bermasyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara harus berdasarkan pada keadilan sosial bukan terhadap kepentingan suatu golongan tertentu sehingga memarjinalkan masyarakat lainnya.
·         Pokok pikiran ketiga: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyantan dan permusyawaratan perwakilan”.
Berdasarkan pokok pikiran ketiga, negara dalam pandangan Pancasila adalah negara yang demokratis, yaitu negara yang mengakui kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Persyawaratan Rakyat. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara adalah kebijakan yang merakyat, yaitu kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat dengan melihat realitas sosial yang ada.
Pokok pikiran ini dalam Pembukaan, mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat pancasila.[10]
·         Pokok pikiran keempat: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab”
Pokok pikiran ini dalam Pembukaan, menuntuk konsekuensi logis bahwa Udang-Undang Dasar harus mengandungn isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Pendidikan humanisme merupakan pendidikan yang menghargai semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam proses pendidikan humanisme seorang guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan yang akan mentransfer pengetahuannya terhadap peserta didik.
            Dalam pandangan Paulo Freire sistem pendidikan di atas merupakan sistem gaya bank yang menjadikan peserta didik sebagai obyek dan bukan subyek. Disebut pendidikan gaya bank sebab dalam proses belajar mengajar guru tidak memberikan pengertian kepada peserta didik, tetapi memindahkan sejumlah pengetahuan atau rumusan ilmu kepada siswa untuk disimpan yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan.
            Peserta didik adalah pengumpul dan penyimpan sejumlah pengetahuan yang diberikan oleh pendidik, akan tetapi pada akhirnya peserta didik itu sendiri yang “disimpan” yang tidak pernah mendapatkan pengetahuan apa-apa sebab miskinnya daya cipta. Dengan demikian pendidikan gaya bank hanyalah menguntungkan bahkan melegitimasikan kaum penindas dalam melestarikan penindasan terhadap sesamanya manusia.
            Pendidikan “gaya bank” itu ditolak dengan tegas oleh Paulo Freire. Penolakannya itu lahir dari pemahamannya tentang manusia. Ia menolak pandangan yang melihat manusia sebagai mahluk pasif yang tidak perlu membuat pilihan-pilihan atas tanggung jawab pribadi mengenai pendidikannya sendiri. Bagi Freire manusia adalah incomplete and unfinished beings. Untuk itulah manusia tuntut untuk selalu berusaha menjadi subjek yang mampu mengubah realitas eksistensinya.[11]
Dalam pandangan Freire, karakter distingsif yang membedakan manusia dengan binatang adalah kapsitasnya utuk berpikir. Kapasitas inilah yang memungkinkan mereka terlibat di dunia dengan maksud dan tujuan yang jelas. Kapasitas reflektif membuat manusia mampu menjaga jarak dengan dunia dan mampu untuk memberi makna kepada dunia.[12]
Kesadaran akan kebersamaan dengan dunia menyebabkan manusia berhubungan secara kritis dengan dunia. Manusia tidak hanya bereaksi secara refleks seperti binatang, tetapi memilih, menguji, mengkaji dan mengujinya lagi sebelum melakukan tindakan.[13] Tuhan memberikan kemampuan bagi manusia untuk memilih secara reflektif dan bebas. Dalam relasi seperti itu, manusia berkembang menjadi suatu pribadi yang lahir dari dirinya sendiri.
            Manusi sebagai mahluk yang aktif bagi kehidupannya, seharusnya mereka mampu menyadari semua kondisi yang melingkupi kehidupannya, sehingga manusia akan sadar ketika berada di bawa ketertindasan kaum penindas yang hanya mempunyai tujuan untuk melanggengkan kedudukannya. Baik penindasan itu terlihat jelas maupun bersifat hegemoni. Dengan sikap kesadaran yang tinggi, para kaum tertindas mampu keluar dari kebiadaban belenggu pendidikan, baik penindasan secara fisik atau secara psikis (karakter, potensi pengetahuan) yang mempengaruhi nasibnya.
Mereka dapat mengambil bagian bila mereka telah menyadari bahwa merekalah tuan rumah bagai para penindas. Bila kesadaran itu sudah tercapai, mereka dapat memberi sumbangan pada proses kelahiran pendidikan yang membebaskan. Selama kaum tertindas masih berdiam dalam kemenduaan di mana menjadi sama dengan menjadi seperti; dan menjadi seperti sama dengan menjadi seperti penindas; mustahil mereka memberikan sumbangan pada kelahiran pendidikan itu.[14]
Konsep pendidikan humanisme yang ditawarkan Paulo Freire adalah menempakan manusia dalam berbagai perannya sebgai subjek aktif. Baginya, posisi murid maupun guru sama-sama sebagi pelaku aktif. Oleh karena itu, hubungan antara guru dengan murid tidak dilihat sebagai hubungan struktural formal. Akan tetapi hubungan tersebut bersifat partnership. Dengan demikian antara guru dan murid ibarat hubungan sesama teman. Guru adalah teman yang baik bagi murid.[15]
Dengan Pendekatan Humanis, siswa akan merasakan seperti berada di suatu ruang kelas dengan melihat seorang guru sebagai pasangan belajarnya, atau dengan kata lain peserta didik merada berhadapan dengan seorang ayah atau ibu yang bijak. Dengan mengubah gaya pendekatan dari pendekatam Strukturalisme menjadi Pendekatan Humanis, secara tidak langsung telah mengaplikasikan beberapa konsep pendidikan yang msyhur dari Paulo Freire. Pendidikan kemudian akan melahirkan peserta didik yang berkesadaran kritis.
Pendidikan Nasional harus berdasarkan pada suatu kerangka filososfis yang bersumber dari filsafat negara,  yakni pancasila. Pendidikan, disamping berfungsi sebagai jalur transformasi pengetahuan, sosial dan budaya, juga merupakan sarana dalam mengenalkan dan mewariskam ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya.
Pancasila sebagai paradigma pendidikan merupakan landasan utama bagi sumber pendidikan lainnya. Dengan kata lain segala aspek dalam pendidikan baik sistem, teoritisasi maupun operasionalisasinya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Bangsa Indonesia yang mempunyai keyakinan dan berpandangan hidup pancasila seharusnya menjadikan pancasila sebagai filsafat dan paradigma pendidikan.
Apabila ditelaah secara seksama, Pancasila sebagai paradigma pendidikan, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
Ø  Nilai dasar, yaitu hakekat dari kelima sila dalam pancasila yaitu keTuhanan, Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila yang sifarnya universal sehingga dalam nilai-nilai dasar tersebut terjandung cita-cita dan tujuan serta nilai.[16]
Nilai Ketuhanan, yang dimaksud adalah nilai taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pemahaman pendidikan agama. Pendidikan agama telah ditetapkan sebagai satuan kurikulum atau materi pelajaran yang harus disampaikan pada semua jenjang pendidikan. Akan tetapi pendidikan agama tidak boleh hanya berbentuk pengajaran agama, sebatas pengalihan pengetahuan tentang agama.
Pengalihan pengetahuan agama bisa menghasilkan pengetahuan dan ilmu dalam diri orang yang diajar, tetapi pengetahuan ini belum sepenuhnya menjamin manusia yang bersangkutan untuk hidup sesuai dengan pengetahuan itu. Bahkan, pengalihan pengetahuan agama seringkali berbentuk pengalihan rumus-rumus doktrinal dan kaidah-kaidah susila. Karena sebab  itulah, pengajaran agama hanya menghasilkan pengetahuan hapalan yang melekat di bibir dan hanya mewarnai kulit, tetapi tidak mampu mempengaruhi orang yang mempelajarinya. Inilah salah satu akibat dari pembelajaran gaya bank. Peserta didik hanya diberikan pengetahuan tanpa adanya proses dialektis dan penghaytan kritis terhadap materi.
Dengan demikian, pendidikan agama yang aotentik, selain berusaha menyajikan bahan-bahan pengetahuan, juga mengusahakan pengalaman dan penghayatan nilai-nilai dalam situasi dan lingkungan sekolah serta hidup peserta didik sehari-hari bersama masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk yang tidak sepmpurna, punya panggilan ontologis dan historis untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Apa yang dimaksud dengan ontological vocation dalah panggilan alamiah dari dalam diri manusia untuk merealisasikan potensinya sebagai manusia secara penoh.[17]
Nilai Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terpancar dari Pancasila menuntut adanya penghargaan terhadap nilai-nilai manusiawi kesetaraan, demokratis, dan pluralis, serta persamaan hak dalam mendapatkan Pendidikan Nasional. Oleh karena itu Sekolah Standar Nasional (SSN) dengan sistem pengyelenggaraan sekolah dengan model akselerasi tidak manusiwi dan tidak adil. Secara implisit maupun eksplisit sudah jelas bahwa pendidikan nasional kita tidak lagi humanis (memanusiakan manusia) dan keluar dari nilai-nilai pancasila.
Gaya sekolah dengan model akselerasi memandang kecerdasan seseorang hanya dari IQ saja, sedangkan skill dan kecerdasan lainnya tidak dilihat. Selain alasan tersebut, saat ini pendidikan kita dituntut untuk lebih bersikap demokratis dan pluralis mengingat tingkat kemampuan siswa dan juga kondidi ekonomi serta masyarakat menuntut suatu penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan. Sedangkan kelas akselerasi sepertinya belum bisa melihat sisi yang satu ini.[18]
Bagi yang sepakat dengan penyelenggaraan sekolah model akselerasi akan memberikan argumennya bahwa selama ini kelas konvensional cenderung mencampur-aduk anak pintar dengan anak bodoh, sehingga menghambat percepatan perkembangan potensi anak pintar.
Alasan seperti di atas memang jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian, pluralisme, keadilan dan egalitarianisme. Padahal semua nilai-nilai tersebut termaktub dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sumber pendidikan nsional kita.
Selain itu alasan sekolah model akselerasi tidak sesuai dengan Pancasila adalah kelas akselerasi tidak akan bisa menciptakan insan-insan terdidik yang berwawasan demokratis dan multikultural. Menyelragamkan peserta didik dalam kelas akselerasi dengan standar-standar penilaian tetentu pula hanya akan menciptakan elitisme pendidikan kita. Padahal tuntutan paling gencar saa ini, pendidikan harus berwawasan demokrasi, bernuansa pluralism, dan populis. Program kelas kaselerasi jelas tidak akan bisa menjawab tuntutan-tuntutan itu.
Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai dasar pancasila serta humanis tanpa adanya pengkelasana berdasarkan yang pintar atu bodoh, yang kaya atau miskin, yang keturunan konglomerat atau anak petani, maka kita harus membangun kesadaran berpikir kritis serta merangsang mereka yang terdiskriminasi supaya bangun dari hegemoni praktisi pendidikan yang dehumanisasi.
Yang dimaksud dengan critical thingking adalah mode of thought yang mempu menyingkap fenomena-fenimena tersembunyi atau melampaui asumsi-asumsi yang hanya berdasarkan pada “common sense”. Untuk mengembangkan kesadaran ini diperlukan ruang dialok, pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar megajar atau peserta didik-dengan peserta didik, dan para peraktisi melakukan pembacaan secara teks dan konteks dengan pisau analisis pendidikan kaum tertindas.
Pendidikan kaum tertindas adalah alat penemuan kritis bahwa penindas dan yang ditindas sama-sama merupakan pengejawantahan dehumanusasi. Jadi pembebasan adalah kalaniran, dan kelhiran itu menyakitka. Manusia yang lahir adalah manusia baru, yang hanya bisa muncul bila kontradiksi penindas-tertindas ditaklukkan oleh pemanusiaan seluruh manusia. Atau, dengan kata lain, penyelesaian kontradiksi inilah yang dilahirkan ketika lahir manusia baru; yang ada bukan lagi penindas dan yang ditindas, melainkan manusia yang sedang berproses mencapai kebebasan.[19]
Ø  Nilai Instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaanya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar sehaingga setiap praktik pendidikan berjalam sesuai denagan nilai-nilai dasar pancasila.
Anamant rakyat sebagaimana telah tetuankan dalam UndanUndang Dasar ’45 pasal 31 ayat 4 mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional minimal 20% diambil dari Anggara  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggarann Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namuan problem pendidikan nsional belum cukup hanya dengan mematok secara konstitusional anggaran penyelenggaraan sebesar itu. Sebab, rakyat jelata lebih membutukan menifestasi dari konstitusi itu. Rakya tidak akan bisa dipintarkan dengan dengan konstitusi belaka.merka tidak akan bisa makmur jika hanya dinsuguhi undang-undang yang tida termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setelah perundangan tentang penyelenggaraan pendidikan berhasil diperjuangkan, agenda ke depan bagi pemerintahan baru nanti untuk merealisasikannya.
Dengan demikian sudah seyogyanya pendidikan naisonal didasarkan didasrkan atas kepentikan seuluruh rakyat Indonesia, bukun beberap gelintir orang saja sebagaimana anamat Pancasila bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut mencerminkan adanya kedaulatan yang berada di tangan rakyat, sehingga paradigma pendidikan nasional harus bervisi kerakyatan. Proses penyelenggaraan pendidikan nasioanal melihat keadaan hidup rakyat, baik secara fisik ataupun secara ekonomi.
Dengan mengagendakan paradigma pendidikan kritis, proses demokrasi di Indonesia jelas telah membuahkan hasil. Terutama sekali untuk sektor pendidikan yang selama ini kerap sekali terlupakan. Pendidikan kritis dengan visi kerakyatan dan memandang manusia sebagai subyek aktif menjadi tujuan utama agenda demokratisasi pendidikan.
Dengan demikian, agenda demikratisasi pendidikan bisa digarap melalui, pertama, kebijakan pemerrintah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Terutama sekali berkaitan dengan usaha merealisasikan pasal 31 ayat 4 yang mensinyalir anggaran minimal 20% untuk pendidikan, diharapkan kepada pemerintahan baru nanti, amanat konstitusi ini betul-betul terwujud. Juka tidak, penyelenggaraan pendidikan nasional tetap saja mahal dan mencekik rakyan jelata. Hanya orang-orang yang berpunya saja yang bisa mengenyam pendidikan.
Kedua, dengan didukung oleh kebijakan di atas, pendidikan nasional harus segera berbenah diri. Sebab, paradigma pendidikan yang selama ini kita pakai belum sepenuhnya mencerminkan paradigma kritis yang senafas dengan demokrasi. Pendidikan kita selama ini masih condong ke arah feodalisme, elitisme, bahkan kapitalisme, sehingga rakyat kecil tidak bisa mencicipinya.[20]



*Penulisa adalah mahasiswa Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Aktivis LPM Paradigma, PMII, Kajian Kutub Yogyakarta, dan IKAAY


Daftar Pustaka
Kaelan. Pendidikan Pancasila, Yogyakarata: Paradigma, edisi V. 2001
Ismaun. Pembahasan Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, Bandung: Yulianti. 1981
Yamin, Muhammad. Pembahasan Undan-Undang Republik Indonesia, Jakarta: Yayasan Prapanca. 1960
Notonegoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Bina Aksara, cet, ke-7. 1987
Bakry, Noor  Ms. pendidikan kewarganegaraan,Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
Bakry, Noor  Ms. Orentasi Pancasila,Yogyakarta: Liberty. 1990
Nuryatno, M. Agus, Dr,. Mazhab Pendidikan kritis, Yogyakarta: Resist Book. 2008
Sutrisno, Mudji. Pendidikan Pemerdekaan Jakarta:Penerbit Obor. 1995
Freire, Paulo, dkk. Menggugat Pendidikan : Fundamentalis, Konservatif, Liberal, dan Anarkis,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet, ke V. 2003 
Priatna, Tedi Drs, M.Ag. Rektualisasi Paradigma Pendidikan Islam, Bandung: Bani Quraisy. 2004



[1] Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarata: Paradigma, 2001), edisi V hlm. 20-121
[2] Ismaun, Pembahasan Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, (Bandung: Yulianti, 1981), hlm. 79
[3] Ibid
[4] Muhammad Yamin, Pembahasan Undan-Undang Republik Indonesia, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960), hlm. 437
[5] Notonegoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) ket, ke-7, hlm. 1
[6] Noor  Ms Bakry, pendidikan kewarganegaraan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 26
[7] Noor  Ms Bakry, Orentasi Pancasila,(Yogyakarta: Liberty, 1990) hlm. 159
[8] Noor  Ms Bakry, pendidikan kewarganegaraan , hlm. 30
[9] Ibid, halm. 31
[10] Ibid,
[11] Dr.  M. Agus Nuryatno, Mazha Pendidikan kritis, (Yogyakarta: Resist Book, 2008), hlm.38
[12] Dr.  M. Agus Nuryatno, Op, Cit., hlm. 41
[13] Mudji Sutrisno, Pendidikan Pemerdekaan (Jakarta:Penerbit Obor, 1995), hlm. 33
[14] Paulo Freire, dkk, Menggugat Pendidikan : Fundamentalis, Konservatif, Liberal, dan Anarkis,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)  cet,ke V, hlm. 439
[15] Mu,arif, Wacana Pendidikan Kritis, (Yogyakarta: IRCiSoD), hal. 84
[16] Drs. Tedi Priatna, M.Ag. Rektualisasi Paradigma Pendidikan Islam. (Bandung :Bani Quraisy, 2004), hlm. 156
[17] Dr.  M. Agus Nuryatno, Op, Cit., hlm. 40
[18] Mu,arif, Op, Cit., hlm. 101
[19] Paulo Freire, dkk, Op, Cit., cet,ke V, hlm. 440
[20] Mu,arif, Op, Cit., hlm. 110-111

Tidak ada komentar:

Posting Komentar