Oleh: Rahbini*
A.  Pendahuluan
Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen pokok bagi kehihupan manusia, yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi yang dimiliki setiap manusia dan syarat yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai tahapan pendidikan merupakan prasyarat untuk mendapatkan atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan manusia akan tercerahkan sehingga mudah untuk berkarya dan berkreasi.

Indonesia dapat dipromosikan menjadi laboratorium hidup Pendidikan Inklusif. Hal ini dilatarbelakangi oleh keragaman budaya, bahasa, agama, dan kondisi alam yang terfragmentasi secara geologis dan geografis. Indonesia adalah laboratorium terbesar dan paling menarik untuk menghadapi permasalahan dan tantangan pendidikan inklusif, karena faktor inilah negara yang terdidiri dari kepulauan yang terbesar di dunia disebut dengan julukan negara seribu pulau. Pendidikan inklusif tidak hanya ditujukan untuk anak-anak difabel, melainkan juga bagi anak-anak yang menjadi korban HIV-AIDS, anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak pemeluk agama minoritas, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak korban bencana alam. Anak-anak ini semua membutuhkan layanan pendidikan yang represantatif dan berkualitas sebagaimana layaknya manusia.
Banyaknya kelompok yang tereksklusi dari pendidikan maenstrem inilah yang menuntut bangsa ini segera melakukan trobosan baru kaitannya dengan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif pada prinsipnya adalah sebuah usaha untuk membuat peserta didik, termasuk mereka yang tereksklusi dapat belajar dan berpartisipasi secara aktif dan efektif dengan sekolah maenstrem tanpa tebang pilih dan diskriminasi.
B.  Pendidikan Inklusif dalam Bingkai Pendidikan Nasional
Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965 dalam pasal 5 juga telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak atas pendidikan kepada setiap manusia. Selanjutnya konvesi menentang diskriminasi dalam pendidikan yang disepakati pada tanggal 14 Desember 1960 oleh Konfrensi Umum Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan persamaan kesempatan pendidikan, menghormati keragaman sistem pendidikan nasional dan mewajibkan negara-negara untuk melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pendidikan dan meningkatkan persamaan kesempatan (equal opportunity) dan perlakuan bagi semua orang dalam hal pendidikan dari segala perbedaan, baik ras, difabel, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan atau sosial, dan kondisi ekonomi.[1]
Difabel (differently able) atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda, adalah sebuah istilah yang sedang diperjaungkan untukmenggantikan istilah disable ataupun “penyandang cacat” karena mengandung stereotype negative dan bermakna disempowering. Perjuang untuk merubah istilah “orang yang berkemampuan berbeda”, orang berkebutuhan khusus”, “orang cacat”, dan disable dari diskursus masyarakat dengan istilah difabel adalah untuk menghilangkan pandangan stereotipe dan stigma buram yang cenderung menyeret kepada perlakuan diskriminatif. Istilah difabel adalah sebuah sebutan dan istilah yang sangat yang sangat humanis dan nir diskriminasi. Dan hanya di Indonesialah istilah difabel ini dipergunakan.
Pendidikan inklusif memberikan layanan pendidikan berdasarkan variasi potensi peserta didik dalam satu lembaga pendidikan tanpa diskriminasi. Layanan ini sangat sesuai terutama untuk anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda (different ability) atau disability yang di Indonesia kemudian popular dengan istilah difabel, mereka memiliki karakteristik yang unik dan bersifat individual dan pada saat ini masih dalam posisi termarjinalkan dan tereksklusi dalam konteks sosial dan budaya. Karena begitu jelas tindakan diskriminatif terhadap mereka, terutama ketika kita melihat fasilitas-fasilitas umum yang sama sekali tidak berpihak pada mereka, itu adalah sebagai salah satu bukti bahwa konstruksi nalar pendidikan kita masih belum memiliki sensifitas difabel dan masih diskriminatif. Pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini masih belum selaras dengan sistem persekolahan nasional yang cenderung menerapkan sistem layanan standar, perlakuan sama untuk setiap individu dan ketuntasan belajar dengan menggunakan tolok ukur Standar Nasional yang memihak terhadap kelompok normal. Terkait dengan kondisi difabel yang memiliki berbagai keterbatasan dan kebutuhan belajar, maka dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah memerlukan modifikasi dan inovasi kurikulum, strategi pembelajaran, sistem penilain hasil belajar dan manajemen persekolahan yang sesuai dan sarana dan prasasaran serta media yang cocok dengan kebutuhan layanan difabel. Agar pendidikan nasional kita tidak masih bercorak segregatif.
Kebijakan pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.[2] Secara konseptual dari sudut manajemen pendidikan inklusif sebagai salah satu implikasi adanya pergeseran layanan difabel dari Medical Model menuju Social Disability Model[3]. Kedua pandangan tersebut menunjukkan keterkaitan sebuah “inti” dari pendidikan inklusif yaitu untuk memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua orang tanpa diskriminasi dan membedakan kondisi individu. Di sisi lain penerapan prinsip hakekat pendidikan dari perspektif filosofis tentang layanan pendidikan untuk membantu individu mengembangkan potensi untuk beradaptasi hidup dilingkungannya.
Dari sudut pandang layanan difabel pendidikan inklusif juga mengandung makna memberikan kemudahan layanan. Stainback[4]  menjelaskan bahwa sekolah inklusif merupakan sekolah yang menampung semua murid dalam sekolah yang sama, dengan program pemdidikan yang menantang, layak tetapi sesuai kebutuhan individu, sekolah tersebut menjadi tempat setiap anak untuk diterima sebagai bagian anggota masyarakat agar anak mencapai keberhasilannya dan terpenuhi kebutuhannya serta mempu membangkitkan kesadarannya yang kritis (awareness rising). Ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu sistem yang memungkinkan difabel mendapatkan layanan dalam sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.
Dalam Sistem Pendidikan Nasional pendidikan inklusif juga sebagai salah satu wadah untuk mencapai ketuntasan Wajib belajar Sembilan Tahun serta untuk efisiensi layanan pendidikan. Banyak harapan dari implementasi pendidikan inklusif, namun fakta menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi antara lain: pertama, masih ada kesulitan menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi kebutuhan belajar difabel; kedua, sekolah inklusif belum sepenuhnya siap menerima siswa difabel; ketiga, sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat, bagi difabel dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata; keempat,  belum ada sistem evaluasi hasil belajar baik formatif dan sumatif yang tepat sesuai kebutuhan difabel; kelima, kurangnya sarana dan sumber belajar asesabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan belajar siswa difabel; keenam, belum semua guru regular memiliki kompetensi memberikan layanan difabel dan masih minimnya guru khusus di sekolah inklusif, meskipun bukan suatu keharusan (indentik) antara guru khusus dan sekolah inklusif yang memiliki sensifitas difabel; ketujuh, belum seluruh warga sekolah memiliki kesepahaman tentang pendidikan inklusif dan layanan difabel; kedelapan, masih adanya anggapan keberadaan difabel akan mempengaruhi ketuntasan hasil belajar bagi kemlompok normal pada akhir tahun, akibatnya difabel dipindahkan di sekolah luar biasa menjelang ujian; kesembilan, layanan inklusif masih belum menyatu dalam sistem dan iklim sekolah, sehingga ada dua label siswa difabel dan reguler; kesepuluh, belum semua pengambil kebijakan termasuk bidang pendidikan memahami tentang sistem inklusif; kesebelas, secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusif kurang dipersiapkan dengan komprehensif; dan keduabelas, belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan difabel.
Menilik banyaknya permasalahan implementasi pendidikan inklusif tersebut menunjukkan masih perlunya penataan lebih holistik dan komprehensif. Prinsip utama pendidikan masih memerlukan pengkajian cukup mendalam sebagai dasar pelaksanaan. Dasar utama pendidikan inklusif pada difabel adalah ketepatannya dalam memberikan posisi dan peran dalam pemebelajaran dan mendapatkan layanan pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut memang tidak mudah untuk mengubah sistem layanan pendidikan yang sudah melekat terutama dalam tingkatan praksis pendidikan nasional, ketika nalar pendidikan masih berpihak pada kelompok normal. Secara ideal hal ini harus dimulai dari mengubah cara pandang masyarakat tentang pendidikan dan proses pembelajaran, tanpa menunggu regenerasi praksis pendidikan yang memiliki kesadaran inklusif dan anti diskriminatif (education for all).
Untuk menangani hal tersebut dalam setting pendidikan inklusif di Indonesia, tentu memerlukan strategi khusus dan sensifitas yang tinggi terhadap kelompok difabel. Karena pendidikan inklusif adalah sebuah proyek politik-kultural dalam mengelola perbedaan. Dalam hal ini, ada beberapa strategi pokok yang diterapkan pemerintah, yaitu: peraturan perundang-undangan yang menyatakan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan, memasukkan aspek fleksibilitas dan aksesibilitas ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Selain itu, menerapkan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan mengoptimalkan peranan guru.
Namun implementasi pendidikan inklusif perlu mulai dibangun untuk masuk dalam sistem pendidikan nasional secara komprehensif. Minimal dapat dimulai beberapa hal sebagai tahapan awal untuk mengiring regulasi saat ini. Terkait dengan hal tersebut paparan tulisan ini memberikan gambaran awal tentang langkah penataan input dan proses pendidikan, pengembangan program layanan dan sistem evaluasi hasil belajar.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai kitab suci para praktisi pendidikan nasional, yang didalamnya mengamanatkan tujuan dan fungsi pendidikan, termasuk sistem pendidikan untuk difabel. Dari undang-undang ini kemudian lahirir berbagai peraturan tentang pendidikan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup delapan (8) standar.[5] Inti kebijakan ini adanya sistem pendidikan yang bersifat umum sebagai tolok ukur minimal kulaitas layanan pendidikan. Implementasi dari kebijakan tersebut diharapakan setiap layanan pendidikan dapat mencapai ketuntasan minimal.
Dari sisi pemikiran filosofi memaknai pendidikan merupakan pengembangan potensi individu, sehingga layanan pendidikan menghargai pebedaan individu[6]. Secara konseptual pendidikan inklusif merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa yang mempersyaratkan agar semua difabel dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman seusianya. Dalam pendidikan inklusi menempatan difabel tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas biasa. Inclusion penyediaan layanan pendidikan dan pendidikan lain-program khusus bagi difabel pada waktu yang sama dengan anak normal.
Idiologi pendidikan inklusif secara internasional dalam Konferensi Dunia tahun 1994 oleh UNESCO di Salamnca Spanyol menyatakan sebuah komitmen tentang Pendidikan Untuk Semua. Komitmen ini menegaskan pentingnya memberikan pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan di dalam sistem pendidikan regular, menyetujui kerangka aksi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.[7] Pendidikan inklusif juga menciptakan suasana sekolah yang menghargai multikultural.
Dalam hal ini prinsip pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan potensinya melalui layanan pendidikan yang tepat. Tinjauan tersebut mengungkap beberapa bukti sikap positif implementasi pendidikan inklusif, bahwa layanan pendidikan inklusif sangat menuntut sikap aktif para stakeholder dan terutama guru yang terlibat dalam pembuatan penyediaan pendidikan inklusif bagi difabel yang selama ini masih banyak yang tereksklusi.
Sikap guru sangat dipengaruhi oleh sifat dan beratnya kondisi ketidakmampuan yang dimiliki para siswa. Inklusifitas juga merupakan sistem layanan pendidikan yang menyatu tanpa batas sebagai bentuk layanan pendidikan  yang ideal. Prinsip layanan dalam pendidikan inklusif mencakup: (1) sekolah dengan tetap berlabel difabel, layanan diberikan oleh guru kelas dan guru khusus bekerja secara team teaching; (2) sekolah tanpa berlabel difabel, layanan diberikan oleh guru kelasatau mata pelajaran dibekali kompetensi bidang kedifabelan dan bekerja secara tim; (3) pembelajaran di kelas dilakukan secara individual, meskipun ada beberapa anak mempunyai kebutuhan belajar yang sama; dan (4) pembelajaran berbasis multimodalitas dengan kurikulum multilevel. Dimana kurikulum harus esesnsial, relevan dan berguna bagi difabel, baik secara sosial, akademik dan penanaman skill mereka merupakan sekala prioritas dan benar-benar penting untuk direalisasikan.[8]
Pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kefleksibelan pengelolaan dan bekerja tim untuk mencapai keberhasilan siswa. Telaah konseptual tersebut di atas memberikan gambaran bahwa:[9] pertama, pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial dan kebutuhan khusus pada semua level dan jenjang pendidikan. Kedua, dalam sekolah inklusif menerapkan model multi input artinya tidak mengenal penolakan murid. Kondisi ini tentu berbeda dengan sistem seleksi siswa baru dalam persekolahan yang saat ini masih cenderung menggunakan seleksi peringkat nilai hasil kelulusan. Ketiga, program kurikulum dalam pendidikan inklusif berbasis kepada anak. Dalam hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan difabel, sehingga dalam kurikulum akademik dapat dipilah menjadi: (1) difabel dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi disiapkan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi; (2) difabel dengan kemampuan akademik sedang (di bawah rata-rata) disiapkan kurikulum-kurikulum fungsional dan vokasional; dan (3) difabel dengan kemampuan akademik sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan komptensi diri. Juga perlu disiapkan kurikulum kompensatoris, yaitu kurikulum khusus untuk meminimalisasi barier pada setiap difabel sebelum belajar aspek akademik.
Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan atau prinsip dasar pendidikan inklusif,[10] diantaranya;
Pertama,  Setiap orang secara inheren mempunyai hak terhadap pendidikan atas dasar kesamaan kesempatan. Ini adalah prinsip universal yang menjadi pijakan bagi bangsa-bangsa di dunia.
Kedua, tidak boleh ada peserta didik yang tereksklusi dan terdiskriminasi dalam pendidikan dengan alasan apapun, baik, ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, politik, difabelitas, ataupun lainnya.
Ketiga, semua anak pada dasarnya dapat belajar dan mendapatkan manfaat dari pendidikan. Prinsip ini didasari oleh keyakinan bahwa betapapun naif dan bodohnya anak, dia dapat berubah dan berkembang.
Keempat,  sekolah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan bagi peserta didiknya, bukan peserta didik yang harus beradaptasi dengan sekolah.
Kelima, pandangan, opini dan pendapat peserta didik harus didengar dan diperhatikan. Prinsipnya adalah ketika manusia dilahirkan di di bumi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, maka ia menjadi makhluk yang mengetahui.
Keenam, perbedaan-perbedaan individual diantara peserta didik adalah sumber kekayaan dan keragaman, bukan sebuah masalah.
Ketujuh, dasar pendidikan inklusif bukanlah asimilasi, akan tetapi apresiasi terhadap perbedaan.
Pendidikan inklusif adalah proses liberasi dalam arti bahwa melalui pendidikan peserta didik mengelami proses emansipasi dan dibebaaskan dari berbagai ntuk penindasan dogmatisme dan fatalisme yang melumpuhkan. Melalui pendidikan inklusif ini, para peserta didik dibentuk dan dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga ia mampu menjadi agen pembebas bagi dirinya dan juga bagi orang lain.
Dengan demikian maka pengembangan mata pelajaran perlu memperhatikan pengembangan aspek akademik, berorientasi pada kebutuhan pasca sekolah, berorientasi pada kebutuhan anak untuk pengembangan keterampilan fungsional dan vokasional, dan pengembangan kemampuan perilaku adaptif. Strategi pembelajaran bersifat individual dengan prinsip kemudahan, bertahap, kekonkritan dan pengulangan. Penyajian isi materi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kesiapan bantuan guru serta menerapkan kefleksibelan waktu belajar, serta dalam proses pembelajaran bekerjasama dengan pihak terkait dengan orang tua atau wali difabel, masyarakat, nara sumber, guru, para medis, terapis dan dunia usaha.
Penyelenggraan pembelajaran dilaksanakan dalam kelas bersama-sama siswa regular dan difabel. Keempat, sistem evaluasi bersifat adil disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagi siswa yang mamapu mengikuti evaluasi regular dievalusai sesuai sistem evaluasi reguler, dengan memodifikasi instrumen jika diperlukan. Namun bagi siswa dengan program terindividualisasikan maka evaluasi disesuaikan dengan kondisinya. Hasil evaluasi selain dikonfersi dalambentuk kuantitatif dan berbentuk deskriptif, yang menggambarkan pencapaian kinerja. Khusus untuk difabel dengan kategori sedang dan berat hasil evaluasi bukan sebagai indikotor kenaikan jenjang pendidikan lanjut, tetapi sebagai tolok ukur peningkatan potensi kemandirian untuk kehidupan di lingkungannya.
Konsep pendidikan ini sebenarnya diarahkan pada upaya untuk membangkitkan kesadaran kritis dan memberdayakan para peserta didik sehingga mereka mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Disamping itu konsep pendidikan tersebut dapat mendorong peserta didik mampu berfikir kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungannya, dapat membongkan kepalsuan dan kebohongan ideologis yang telah menindas dan membodohkan serta mengeksklusi diirinya dalam keadaan tertindas dan lemah. Pendidikan sejatinya adalah proses humanisasi, dalam arti mengolah potensi-potensi yang dimiliki seseorang untuk menjadi lebih manusiawi.[11]
C.  Beberapa Catatan Implementasi Pendidikan Inklusif
Diakui atau tidak, masyarakat telah membentuk sistem dan struktur sosialnya sendiri, sementara di sisi lain, sistem sosial itu secara diametris juga mempengarui pola fikir dan tindakan  individu tersebut secara dialektis.[12] Pada dasarnya difabel maupun normal adalah hasil konstruksi sosial masyarakat. dengan demikain istilah difabel merupakan wacana yang memiliki konotasi makna yang tidak netral, melainkan sarat dengan pemikiran dan stigma serta stereotype yang berarti ketidakmampuan (disabilities) yang berarti tidak normal atau tidak menjadi manusia seutuhnya.
Untuk memberikan kesempatan pada kelompok difabel agar menjadi setara dengan kelompok normal dalam mengekses dan mendapatkan hak dalam mengenyam pendidikan sebagai kebutuhan dasar, maka diperlukan sebuah ideologi, teori sosial yang dapat dijadikan pijakan dasar untuk memberdayakan pendidikan kelompok difabel. Paling tidak ada tiga teori sosial yang dapat dijadikan paradigma dalam memecahkan dan mengurai ketimpangan dan disparitas yang cukup lebar yang selama ini mengeksklusi mereka dari kelompok mainstream. Tiga paradigmatik itu adalah sebagai berikut; (a) paradigma konservatif, (b) paradigma liberal, dan (c) paradigma kritis.[13]
Bagi mereka yang berpandangan konservatif, ketidaksamaan dan ketidaksederajatan masyarakat termasuk mereka yang merasa normal dan kelompok difabel adalah sesuatu yang sifatnya alamiah yang sulit untuk dihindari bahkan merupakan takdir Tuhan yang sudah given. Usaha untuk memperjuangkan dan merubah nasib mereka dinaggap sesuatu yang mustahil, bahkan naifnya dianggap sesuatu yang tidak perlu untuk diperjuangkan, karena usaha kearah tersebut dinggap akan lebih menyengsarakan mereka.
Pada dasarnya masyarakat tidak dapat merencanakan perubahan atau memperngaruhi perubahan sosial, hanya tuhannlah yang berhak merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dialah yang maha tahu makna di balik itu semua. Dengan pandangan seperti ini,  kelompok konservatif tidak menganggap rakyat memiliki kekuatann dan kakuasaan untuk mengubah nasib dan kondisi mereka.
Kelompok yang menggunakan paradigma liberal dalam memandang kelompok difabel, mereka mengakui bahwa memang ada problem yang terjadi di masyarakat, namun mereka mengenggap pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik, ekonomi masyarakat. Kelompok liberal mengenggap bahwa masalah masyarakat dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Mereka tidak melihat kaitan pendidikan dengan struktur kelas dan diskriminasi bagi kelompok difabel di masyarakat. Bahkan bagi kelompok liberal pendidikan hanya berperan untuk menstabilkan norma dan nilai yang hidup di masyarakat dan lebih berpihak pada tatus quo. Pendidikan justru hanya sebatas mereproduksi mobilitas sosial agar masyarakat stabil dan berfungsi dengan baik. Pendekatan liberal inilah yang selama ini mendominasi pemikiran tentang pendidikan.
Sedangkan menurut kelompok yang menggunakan paradigma kritis, pemberdayaan bagi kaum difabel merupakan arena pejuangan politik dan kultural.  Paradigma kritis menghendaki perubahan struktur dan kultur ideologis secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat. Bagi mereka diskriminasi terhadap kelompok difabel dalalm masyarakat tercermin dalam sektor lain seperti dalam seni, pendidikan, dan bahkan agama. Dalam perspektif kritis, masalah pendidikan bagi kelompok difabel dikaji dengan refleksi kritis terhadap bias model developmentalisme yang tidak peka dan diskriminatif terhadap kelompok difabel. Tugas pendidikan adalah menciptakan ruang bagi sikap kritis terhadap sistem dan struktur yang bertindak diskriminatif terhadap difabel, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi  menuju sistem sosial yang sensitif difabel dan nondiskriminatif. Pendidikan inklusi yang berdasarkan pada paradigma kritis ini memandang dan memihak terhadap kelompok difabel, untuk membentuk sistem sosial baru yang lebihi egaliter dan adil. Tentunya dengan cara menganalisis secara bebas dan kritis serta memberi ruang untuk mengidentifikasi ideologi diskriminatif dan implikasinya terhadap kelompok difabel.
Perjuangan kelompok difabel untuk bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan tidak saja menyangkut haknya terhadap aksesibelitas mereka dalam sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya, serta lingkungan infrastruktur yang ada, justru yang lebih sulit dan berat adalah peluang untuk keluar dan merubah asumsi dan stigma cacat-normal yang mengakar cukup dalam di alam bawah sadar masyarakat. Dalam konteks inilah menanamkan sensititifitas difabel merupakan hal yang utama dan menjadi sebuah keniscayaan (dharuri) dalam kehidupan sosial masyarakat.
Sebagaimana kita ketahui, kurang tersedianya fasilitas sekolah yang sensetif bagi difabel, seperti tempat duduk, tangga, dan jalan khusus yang mendukung kelancaran aktifitas bagi aktifitas kelompok difabel, tertutama di tempat-tempat umum, adalah salah satu wujud diskriminasi terhadap hak-hak mereka. Tempat-tempat seperti rumah, gedung pemerintahan, sekolah, kampus, tempat kerja dan didalam kendaraan-kendaraan umum (public transportation), adalah tempat di mana diskriminasi terhadap difabel sangat rentan terjadi.
Yang sangat memilukan adalah ketika diskriminasi bagi kelompok difabel terjadi di sekolah atau kampus yang dianggap sebagai sarangnya para cerdik dan terpelajar yang berjuang untuk memanusiakan manusia, justru terjebak pada pada kubangan diskriminatif tersebut. Diskriminasi ini lebih disebabkan aturan-aturan serta kebijakan dunia pendidikan yang memisahkan mereka kedalam dua sekolah yang berbeda. Secara umum dunia pendidikan kita mengenal dua sistem persekolahan; pertama, sekolah umum, yaitu sekolah dimana murid-muridnya adalah dari kelompok normal (non-difabel) yang tidak mempunyai gangguan fisik maupun mental. Kedua, sekolah khusus, yang sering kita kenal dengan sebutan sekolah luar biasa (SLB), ini adalah tampat  belajar bagi mereka yang tergolong orang yang memiliki kemampuan yang berbeda, baik kemampuan fisik maupun mental. Adanya dua sistem sekolah tersebut adalah sebagai wujud nyata adanya kristalisasi bentuk diskriminasi terhadap kelompok difabel, karena telah mengeksklusi mereka. Pemisahan seperti ini adalah sebuah batu sandungan dan dinding pemisah bagi murid normal dan difabel untuk saling belajar, memahami, menghargai, berprilaku menghargai dan menghormati orang lain yang mempunyai kemampuan berbeda secara langsung ketika mereka berada di sekolah yang sampai sampai saat ini masih dipercaya sebagai tempat disemainya karakter bangsa. Penyatuan siswa normal dan difabel dalam sebuah sekolah inklusif adalah sebuah tindakan keniscayaan  dan sebuah perlakuan yang lebih manusiawi dan akan lebih memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling belajar secara langsung dalam sebuah kehidupan nyata di sekolah tentang bagaimana cara berinteraksi, memahami, bersikap, dan menghormati orang lain.[14]  
Setelah melakukan dekonstruksi terhadap segregasi ideologi caca-noramal, makan penerjemahan dalam konteks implementasi pendidikan inklusif dalam sistem persekolahan nasional memerlukan perubahan total dan radikal dalam visi, misi dan manajemen persekolahan. Namun aspek ini belum merupakan bahasan dalam paparan ini. Persiapan awal yang komprehensif mencakup komponen yang kompleks sangat penting dilakukan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan program pendidikan khusus dilaksanakan secara kolaboratif antara guru umum dan guru mata pelajaran dengan guru bidang sering disebut guru khusus.
Guru mempunya perang yang sangat penting dalam membangun sikap siswa agar selalu menghargai orang lain, tertama bagi mereka yang berada dalam kelompok difabel. Dengan demikian, agar peran guru berfungsi secara maksimal, maka diperlukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, guru harus memiliki wawasan dan pemahaman yang baik tentang pentingnya sikap anti diskriminatif terhadap difabel. Dengan wawasan dan pemahaman yang cukup, maka guru dapat diharapkan sebagai motor penggerak utama yang akan membangun kesadaran siswa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap mereka, para difabel dan terhadap mereka yang normal.
Kedua, guru sebagai penggerak utama untuk kesadaran siswa agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif terhadap difabel diharapkan mampu memperaktekkan wacana anti diskriminasinya secara langsung di dalam dan di luar kelas, termasuk juga di luar sekolah. Dengan melakukan praktek secara langsung dihadapan siswa, maka diharapkan siswa akan mencontoh dan juga menerapkan sikap yang sama dalam kehidupan mereka di mansyarakat. Ketiga, guru seharusnya memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap difabel, terutama ketika melihat adanya diskriminasi yang berkaitan dengan perbedaan kemampuan ini.   
Selain peran sentral yang dimainkan oleh guru dalam menanamkan  sikap anti diskriminasi  terhadap difabel, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mendukung hal tersebu, agar menjadi sekolah inklusif, pertama, adalah adanya undang-undang atau peraturan sekolah yang menekankan dan menyatakan bahwa sekolah menerima siswa normal dan siswa yang memiliki kempauan yang berbeda (difabel), dan sekolah juga menjamin siswa yang normal maupun yang difabel untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal paling substansial adalah peraturan tersebut adalah melarang tindakan diskriminasi terhadap siswa yang normal maupun terhadap mereka yang difabel.
Kedua, sekolah harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan dan pelayanan-pelayanan khusus bagi kelompok difabel. Seperti guru harus mempunyai keterampilan khusus untuk menangani siswa yang difabel. Kemudian menyediakan fasilitas khsusus, seperti tempat duduk khusus, tempat parkir khusus, jalan khusus dan fasilitas belajar dan sarana pendukung lainnya, yang dapat mendukung dan memperlancar aktivitas belajar mereka.
Ketiga, sekolah sebaiknya menerapkan kurikulum yang sesuia dengan kebutuhan siswa yang normal dan difabel. Kurikulum ini substansinya tidak hanya menekankan bagaimana membuat para siswa mudah memahami mata pelajaran yang diajarkan. Akan tetapi  juga bertujuan bagaimana agar para siswa, baik yang normal maupun yang difabel, dapat saling memahami, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Keempat, sekolah memberikan pelatihan kepada para guru maupun para staf atau para stakeholder di sekolah, tentang bagaimana cara bersikap dan cara menghadapi siswa difabel dan siswa yang normal di sekolah secarasantun dan manusiawi.
Dengan demikian, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengawali pelaksanaan pendidikan inklusif, antara lain:
1.     Mengkaji komponen sistem pendidikan nasional untuk dasar penyelarasan atau memodifikasi sesuai dengan kondisi difabel.
2.     Sekolah memiliki sistem rekrutmen siswa terbuka hanya memepertimbangkan daya tampung. Untuk tahap awal sekolah dapat membatasi tipe difabel yang diterima (baru menerima difabel dengan kekhususan fisik dan kemampuan akademik rata-rata atau di atas rata-rata).
3.     Sekolah menyiapkan program kurikulum sesuai masalah dan kebutuhan difabel yang dikembangkan berdasarkan hasl asesmen kondisi difabel dan sumber daya sekolah. Kurikulum dan pelaksanaannya bersifat fleksibel.
4.     Pembelajaran lebih ditekankan membantu difabel bertahan hidup pasca sekolah, dengan tujuan agar difabel mampu beradaptasi di lingkungannya sesuai dengan kemampuan dan berfungsi untuk mengembangkan potensi setiap anak. Sekolah juga menerapakan sistem evaluasi hasil multi aspek dan multi cara.
5.     Profil sekolah inklusif: menciptakan dan menjaga layanan kelas yang menjaga keragaman, penerapan kurikulum yang multilevel dan multi modalitas, menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif, melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan, dan sekolah Inklusif tidak ada penolakan terhadap siswa dengan kondisi apapun.
6.     Langkah sekolah awal penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu:
a.   Penyiapkan iklim sekolah inklusif, penyamaan persepsi terhadap warga sekolah.
b.   Penyiapan program layanan baik untuk mata pelajaran dan program khusus untuk difabel, penyiapan tenga guru, dan tenga lain yang dibutuhkan untuk melayani difabel.
c.   Persiapan manajemen sekolah yang inklusif.
d.   Persiapan Sarana prasana yang inklusif.
e.   Bekerjasama dengan sekolah SLB, untuk kasus difabel yang mengalami kesulitan.
f.    Menyelenggarakan pendidikan inklusif bukan berbasis proyek.
g.   Menyiapkan sistem evaluasi yang adil.
h.   Menyiapkan lingkungan dan sarana aksesabilitas.
i.    Melakukan temu kelembagaan sekolah inklusif secara periodik.

D.  Kesimpulan
Pendidikan inklusif sebagai suatu sistem layanan difabel menyatu dalam layanan pendidikan formal. Konsep ini menunjukkan hanya ada satu sistem pembelajaran dalam sekolah inklusif, tetapi mampu mengakomudasi perbedaan kebutuhan belajar setiap individu. Dalam Sistem persekolahan Nasional yang selama ini masih cenderung menerapakan layanan pembelajaran dengan model ketuntasan hasil belajar bersama melalui bentuk belajar klasikal berdampak kurang memberikan kefleksibelan penerapan pendidikan inklusif, terutama bagi difabel dengan kondisi kemampuan mental rendah.
Di sisi lain dalam penyelengaaraan pendidikan inklusif memerlukan layanan pembelajaran sebanyak variasi kondisi difabel. Variasi layanan tersebut perlu diikuti dengan dukungan sumber daya sarana belajar dan sumber daya pendidik serta warga sekolah yang mampu memberikan layanan difabel.
Dengan demikian langkah persiapan sebagai aspek sangat penting untuk penyelenggaran pendidikan inklusif. Persiapan komprehensif mencakup kesiapan program layanan akademik dan non-akademik, sarana dan pendidik serta iklim persekolahan, kesepahaman warga sekolah, termasuk juga sistem seleksi siswa baru yang dapat megakomodasi difabel dalam sistem layanan sekolah, Pada tahap pemula implementasi pendidikan inklusif dapat membatasi input siswa difabel sesuai kesiapan sekolah. Artinya sekolah tidak harus menerima semua tipe difabel tetapi dibatasi difabel dengan karakteristik tertentu, agar dapat memberikan layanan optimal seperti hanya menerima difabel dengan tipe gangguan penglihatan dan kecedasan rata-rata. Aspek penting lainnya yang perlu disiapkan adalah sistem evaluasi hasil belajar, terutama sekolah inklusif yang memiliki siswa difabel dengan gangguan perkembangan mental atau kecerdasan diatas rata-rata.
Dalam pendidikan inklusif selayaknya diterapkan sistem evaluasi regular, evaluasi modifikasi dari segi instrumen dan evalusi individual. Implementasi pendidikan inklusif memerlukan perubahan manajemen sistem persekolahan dan komitmen bagi pelaku pendidikan pada tingkat pengambil kebijakan dan praksis pendidikan nasional.

*Mahasiswa Program Doktor Kependidikan Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Daftar Pustaka
Bambang Sugiharti,(ed), Humanisme dan Humaniora Relevansinya Bagi Pendidikan, Bandung: Jalasutra, 2008.
Draf Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.
Eko Riyadi & Supriyanto Abdi (ed), Potret Pemenuhan Hak  Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah,Yogyakarta: PUSHAM UII, ttp.
J. Smit David, Inklusi: Sekolah Ramah Untuk Semua. (Terj) Ny. Enrica Denis, Bandung:, 2009. Nuansa
Julie Allan (ed), Inclusion, Participation, and Democracy: What is the Purpose, London: Kluwer Academic Publishers,  2003.
Ki Hajar Dewantoro.. Pendidikan. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1997.
Mansour Fakih, Jalan Lain Manifesto Intlektual Organik, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
M. Agus Nuryatno, Madzhab Pendidikan Kritis Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan, Yogyakarta: Resist Book, 2007.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peter L. Berger & Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Jakarta: LP3S, 1990.
Permendiknas, Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.
Rayner Steve, Managing Special and Inclusive Education, London: SAGE Publication Ltd, 2007.
Sunardi, Kecenderungan Dalam pendidikan Luar Biasa, Jakarta: Dikti. Depdikbud, 1995.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Vaughn dan Bos cs dan Schumm, JS Teaching Exeptional, Diverse and At-Risk Students in the General Education Classroom. Needham Heights: MA.Allyn & Bacon, 2000.



[1] Eko Riyadi & Supriyanto Abdi (ed), Potret Pemenuhan Hak  Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah, (Yogyakarta: PUSHAM UII, ttp), hlm. 32-33.
[2] Permendiknas, Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.
[3] Rayner Steve, Managing Special and Inclusive Education, (London: SAGE Publication Ltd, 2007), hlm, 55
[4] Sunardi, Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa, (Jakarta: Dikti. Depdikbud, 1995), hlm. 15.

[5] Delapan standar ini adalah, standar komptensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar evaluasi.
[6] Ki Hajar Dewantoro,  Pendidikan. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1997), hlm. 34
[7] J Smit David, Inklusi: Sekolah Ramah Untuk Semua .(Terj) Ny. Enrica Denis, (Bandung: Nuansa, 2009),  hlm. 25.

[8] Julie Allan (ed), Inclusion, Participation, and Democracy: What is the Purpose, (London: Kluwer Academic Publishers,  2003), hlm. 73.
[9]  Draf Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.
[10] M. Agus Nuryatno, Madzhab Pendidikan Kritis Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan, (Yogyakarta: Resist Book, 2007), hlm.76-79
[11] Bambang Sugiharti, (ed), Humanisme dan Humaniora Relevansinya Bagi Pendidikan, (Bandung: Jalasutra, 2008), hlm 343.
[12] Peter L. Berger & Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, (Jakarta: LP3S, 1990), hlm. xxi
[13] Mansour Fakih, Jalan Lain Manifesto Intlektual Organik, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,2011), hlm. 324.
[14] M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 246.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar