Oleh: Rahbini*

Wacana pembaharuan dalam Islam telah lama menggema. Sejumlah nama yang begitu gencar menyuarakannya, mulai dari  Jamaluddin al-Afghani, Syaikh Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Ibnu Taimiyyah hingga Harun Nasution, Abdurrahaman Wahid, Nurcholish Madjid, Munawir Sadzali di Nusantara, dan masih banyak deretan nama tokoh-tokoh pembaharu lainnya.
Hal tersebut muncul ke permukaan setelah Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Negara Islam dengan rezim imprialisnya. Implikasi dari hal tersebut membuat umat Islam jatuh terprosok ke dalam lembah kejumudan, stagnan dan keterbelakangan yang tak terperikan sehingga sekularisme dan paradigm dikotomik masuk tanpa reserve. Sehingga, upaya rethinking Islam pun terus dilakukan, bahkan Hamid Arslan mengungkapkan kegelisahannya menjadi sebuah karya magnum opusnya “limadza taqaddama
al-akharun wataakhar al-muslimun” (mengapa orang lain (Barat) maju, sementara umat Islam justeru terbelakang).
Demikianlah, benturan antar peradaban – meminjam bahasa Samuel P. Huntington – pada dasarnya telah terjadi jauh sebelum Huntington melounching bukunya The Clash of Civilazation. Hal tersebut semakin menemukan titik labuhnya ketika Islam dihadapkan dengan isu-isu modernitas dan kapitalisme global. Terlepas setuju atau tidak terhadap tesis Huntington, yang jelas realitas telah membelalakkan mata kita.
Diakui atau tidak, diskursus pembaharuan selalu dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan – untuk tidak mengatakan pengkafiran (al-takfir) – terhadap originalitas dan otentisitas Islam dan hukum Islam. Tidak jarang kita temui seseorang mengusung ide-ide pembahararuan (tajdid) yang banyak menuai kritik, protes dan bahkan fatwa-fatwa sepihak yang bercorak emosional, muncul bak jamur di musim hujan.
Di Indonesia, ketika Munawir Sadzali (waktu menjabat sebagai menteri agama) menelurkan gagasan “kontekstualisasi” hukum Islam, banyak muncul tanggapan klise dari kalangan yang menganggap dan mentasbihkan dirinya sebagai “Tentara Tuhan” yang paling berhak menjaga otentisitas hukum Tuhan. Karena mereka beranggapan, bahwa pembaruan terhadap hukum Islam sama halnya dengan mengotori “syari’at Islam” dan agama Islam itu sendiri.
Sebagai seorang muslim progresif dalam pemikiran keislaman yang mempunyai kepedulian (sense) terhadap masa depan Islam dan hukum Islam, terutama di era multikulturalism, Muhammad Syahrur memberanikan diri berfikir di zaman pengkafiran (al-tafkir fi zaman al-takfir) ini. Tidak heran kemudian ketika Wahbah Az-Zuhaili menfonis dirinya sebagai pendulum orang yang sesat dan menyesatkan (dlallun mudlillun).
Dalam buku ini, Syahrur memberikan suatu prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk membaharui (reformulasi) hukum Islam (fiqh). Karena selama beberapa abad fiqh dianggap sebagai produk final yang metahistoris. Padahal, fiqh adalah hasil penalaran logis (ijtihad) dari para sarjana Islam terhadap peroblem-problem sosio-kultural yang mengitarinya (socio-cultural surrounding), yang sifatnya relatif dan temporal, serta sesuai dengan konteks ruang dan waktu (space and time).
Dengan teori batas (limit theory) ) yang dijadikan landasan epitemologisnya, Syahrur mengelaborasi lebih dalam dan cukup radikal, dengan memposisikan al-Qur’an sebagai korpus utama dan teks yang terbuka bagi peluang penafsiran dan pembacaan dalam pengembangan hukum Islam. Contoh yang paling gamblang adalah tentang batas maksimal hukuman yang harus dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pembunuhan (had) dan pembagian harta pusaka bagi ahli waris laki-laki dan perempuan.
Bahkan lebih jauh Syahrur mengatakan, bahwa karena pradaban orang modern jauh lebih maju, maka kaum muslimin modern memiliki perangkat analisis yang lebih lengkap dan lebih baik untuk memahami makna wahyu dari pada para pendahunya. Dengan demikian, hukum Islam tidak harus dipakai secara literal menurut teks-teks yang telah diproduk beberapa abad yang lalu. Jika aplikasi literalis semacam ini diterima, sudah dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibelitasnya (al-hanifiyyah).
Bagi Syahrur, dengan memakai terori batasnya (al-had), perintah Tuhan yang diungkapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah tidak lebih dari sekedar mengatur ketentuan-ketentuan batas atas (al-had al-a’la) dan batas bawah (al-had al-adna). Batas bawah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, sementara batas atas mewakili batas maksimumnya. Akibatnya, suatu bentuk hukum tidak ada yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan landasan epistemoliogis, kepastian suatu hukum akan terjamin sesuai dengan koteks sosial dan historis yang ada dan membumi.
Ketetapan hukum Islam selama masih berada dalam koridor antara al-had al-a’la dan al-had al-adna, meskipun tidak sama persis posisinya seperti yang tercantum dalam dua titik tersebut, tetap temasuk dalam kategori islami dan tidak melanggar ketentuan Tuhan. Ijtihad dalam hukum Islam, dalam pandangan Syahrur, terus berubah dan dinamis sampai menyentuh pada batas atas (al-had al-a’la), sepanjang ijtihad itu bergerak di antara batas-batas itu dan tidak keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pensakralan (taqdis)fiqih dan penutupan pintu ijtihad (the closed gate of ijtihad)sama halnya dengan “kemusyrikan”, karena secara tidak langsung telah mengekalkan sesuatu yang profan.
Dari sini dapat kita tarik konklusi awal, bahwa pemilik otoritas penetapan hokum Islam yang berlaku hingga hari kiamat hanyalah Allah semata. Dan Allah tidak memberikan otoritas ini kepada siapa pun, termasuk Muhammad SAW. Karena jika ada otoritas lain selain Allah dalam al-Qur’an, tidak mungkin terdapat penggalan kalimat yang berbunyi wa-yata’adda hududahu (dan melanggar batasan hukumnya “Allah”).
Terlepas dari isu-isu kontroversial yang melekat pada diri Syahrur di atas, yang pasti buku ini menarik untuk dibaca, terutama oleh para pemikir yang concern terhadap hukum Islam dan Islam pada umumnya. Karena metodologi hukum Syahrur tidak terjebak dalam kubangan tekstualitas semata, layaknya mainstream. Ia mampu mengawinkan dan mengitegrasikan antara aspek tekstual dengan kontekstual dengan gaya yang sama sekali berbeda dan tidak pernah dilakukan oleh pembaharu sebelumnya. Intinya, dengan teori had-nya Syahrur tidak mau didekti secara literal dan tekstual oleh kehendak wahyu. Karena bagaimanapun baginya, teks yang dianggap qath’i tetap terbuka dan menjadi wilayah ijtihad atau pergulatan pemikiran (majal al-ijtihad fima fihi nash qath’iyun).

* Kandidat Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi ketua Sekolah Tinggi Islam Nasy’atul Muta’allimin Gapura Timur Sumenep Madura.

           


Tidak ada komentar:

Posting Komentar