Oleh: Syaiful Bahri*
Korupsi yang terjadi di angota dewan, semakin merajalela. Anggota dewan seakan menjadi rumpun para koruptor.  Angota dewan juga mempunyai rasa takut di laparkan oleh antek-anteknya mengenai perbuatan korupsinya. Dan Penyebabnya, bukan hanya karena strategi pemberantasan korupsi yang belum efektif, tapi sikap inkonsistensi pemerintah dan institusi penegak hukum. Inkonsistensi itu terbaca jelas pada beberapa kasus, yang terjadi di angota dewan pada saat ini yang belum selesai.
Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang terjadi di angota dewan yang saemakin sulit di jangkau oleh aturan-aturan hokum. Perbuatan korupsi merupakan majemuk yang memerlukana kemampuan berpikir, aparat pemerintah dan penegak hukum disertai pola perbutan yang sedemikian rapi. Oleh sebab itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi terjadinya korupsi yang terjadi di angota dewan pada saat ini.
Saat ini sudah ada perubahan trend korupsi di angota dewan. Jika sebelumnya, korupsi terfokus hanya di kelompok-kelompok tertentu, saat ini ada pergeseran dari korupsi fragmentasi ke konsolidasi. "Sehingga bentuk korupsinya mendekati berubah,menjadi  menjadi lebih besar, lebih rakus,"
Para pejabat atupun anggota  dewan yang sering kali  melakukan tindakan korupsi. Dan bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan menegasi kualitas pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya. Dengan korupsi kekacauan di sektor publik akan terjadi dengan cara mengalihkan investasi-inevetasi ke berbagai proyek yang dilihat akan banyak menghasilkan uang yang kemudian masuk ke kantong angota dewan. Bukan mengarahkan investasi untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat seperti halnya diamanatkan untuk kepentingn pribadia ataua konstitusi.
Ironisnya, yang terjadi saat ini adalah kebalikannya, tindak pidana korupsi semakin merajalela (terbukti dari banyaknya anggota dewan dan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi), penegakan hukum lemah, para tokoh yang dulu lantang bersuara mengatasnamakan rakyat, pada saat pejabat seolah-olah lupa dengan janjinya, ekonomi yang sangat tergantung dengan investasi asing, minimnya tokoh muda yang mempunyai kepemimpinan dan visi masa depan, kehidupan rakyat indonesia yang sangat jauh dari sejahtera, dan sejumlah masalah lain yang bisa menyebabkan korupsi yang ada di angota dewan yang semakin meraja lela.

*Syaiful Bahri, Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Aktivis PMII dan IKAAY. 




Tidak ada komentar:

Posting Komentar