Oleh : Herman Busri*
Korupsi seakan tak pernah usang untuk diperbincangkan. Tindak pidana ini menjadi pemberitaan yang selalu hangat di media dan setiap saat aktor koruptor terus bertambah dengan modus yang beragam. Bayangkan saja sejak kasus Century, Proyek Hambalang, Simolator SIM, Kasus Korupsi Pengadaan al-Qur’an, sampai kasus yang ditangani baru-baru ini soal korupsi inpor daging sapi.
Korupsi sepertinya sudah menjadi tradisi yang wajar-wajar saja dilakukan oleh para elit negeri, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus korupsi yang terus bermunculan. Seakan tak ada usangnya jika kita berbicara soal kasus korupsi, karena pemberitaannya selalu bermunculan dan selalu hangat di berbagai media.
Dari beberapa kasus yang sedang ditangani ini membuktikan bahwa pihak penegak Hukum kurang serius dalam memberi sanksi terhadap para terdakwah korupsi, terbukti kasus yang sama meski dengan modus yang berbeda terus terjadi. Seandainya saja penegak Hukum memberi sanksi yang berat terhadap para koruptor, dapat dimungkinkan kasus serupa tidak akan terjadi lagi, dan setidaknya tidak marak dilakukan.

Akan tetapi melihat situasi yang terjadi saat ini, tindak pidana ini kian hari kian menjadi-jadi, seolah tak ada unsur Hukum yang ditakuti dan menjadi penghalang untuk melakukannya. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa penegak Hukum kurang serius dalam menangani dan memberi sanksi yang tegas.
Sanksi Hukum yang diberikan tidak memberatkan koruptor, sehingga hal semacam ini bisa memicu tindak pidana yang sama dilakukan oleh pihak lain. Karena mereka mempunyai anggapan bahwa sekalipun mereka diketahui melakukan korupsi, wong sanksinya tidak seberapa, dan hasil dari korupsi itu masih bisa mereka nikmati setelah ia keluar dari kurungan.
Paradigma semacam ini telah mengakar kuat disetiap elit negeri ini, maka tidak heran bila kasus korupsi kian marak terjadi dan menjadi ajang untuk memperkaya diri. Inilah alasan yang bisa diterima mengapa kasus korupsi tak henti-hentinya terjadi.

Tingkatkan Kualitas Penegak Hukum

            Bila kita melihat terhadap respon publik, maka salah satu penegak Hukum anti korupsi yang masih dipercaya dan bahkan mendapat dukungan masyarakat luas yaitu KPK. Meskipun selain itu masih ada beberapa institusi Negara yang sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang sama, seperti halnya, Jaksa dan Kepolisian.
            Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan harapan masyarakat Indonesia untuk menjadi satu institusi yang benar-benar menjadi pembasmi korupsi yang kian marak terjadi di negeri tercinta kita ini. Semoga saja kepercayaan masyarakat tidak luntur dikemudian hari.
            Peran penegak Hukum ini merupakan suatu hal yang sangat vital dalam mengurangi tindak pidana korupsi. Karena institusi penegak Hukum menjadi satu penhalang dan rintangan bagi setiap orang untuk melakukan sebuah tindakan yang salah dan melanggar. Jadi, setiap komponennya harus benar-benar befungsi secara maksimal. Sehingga ini menjadi salah satu penghadang bagi mereka yang akan melakukan tindakan yang tidak bersesuaian dengan Hukum yang ada.
            Menelitik situasi yang berkembang saat ini, menimbulkan keraguan yang sangat besar terhadap setiap institusi penegak Hukum yang ada. Proses yang dijalanknan seolah mempunyai keberpihakan tehadap siapa yang melakukan pelanggaran Hukum. Jika yang melakukan pelanggaran Hukum adalah orang yang ber-uang, yang mampu menyewa lowyer handal, maka disanalah Hukum dapat dipertukarkan dengan Rupiah. Maka koruptor tak usah takut lagi, dengan uangnya yang telah ia dapat, maka ia dapat pula membeli Hukum agar berpihak dengannya. Selesailah perkara, hukuman ringan, dan saldo uang hasil korupsi yang masih berlimpah. Maka jangan heran bila tindak korupsi kian merajalela saat ini.
            Nah! Yang perlu diperhaitkan adalah independensi para penegak Hukum, dalam artian Hukum tidak boleh memandang siapa yang bersalah, akan tetapi lihatlah apa kesalahannya dan Hukum apa yang sesuai untuk mengganjar kesalahan itu. Dengan demikaian penegakan Hukum yang tidak pandang bulu akan benar-benar berjalan. Saya yakin, jika hal ini dilakukan, maka akan mengurangi tindak pidana korupsi dikemudian hari.

Peran Media

            Media mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu mengurangi tindak pidana korupsi yang sering terjadi ini. Dengan memberitakan apa yang sebenarnya terjadi kepada publik, maka publik akan tahu dan bahkan juga dapat membantu untuk mengurangi tindak pidana ini.
Selain itu, media dapat menelusuk sedalam-dalamnya dan membongkar setiap kebohongan yang dilakukan oleh koruptor, dengan demikian si koruptor setidaknya reputasinya turun dan bahkan nama baiknya tercemar, karena kebusukannya telah diketahui publik.
Sebagaimana yang ditulis oleh Azyumadi Azra di Koran Kompas (9/3/13) tentang Media Bebas Anti Korupsi. Menurutnya media mempunyai kemahiran dalam teknik pemberitaan, memainkan data dan membocorkan dokumen. Sehingga tak ada dokumen yang terselamatkan dan tak bocor, seperti halnya borcornya SPT tahun 2011 Keluarga SBY sampai mencuatnya aliran penerima dana Hambalang.
Ini membuktikan bahwa media di Indonesia cukup banyak memberi peran dan membantu penegak Hukum dalam memberantas kasus korupsi. Pemeberitaan yang telah dikonsumsi publik akan menjadi perbincangan hangat disetiap komponen masyarakat. Figur yang pada mulanya dianggap baik, dengan sangat derastis akan berubah dan bahkan akan dibenci oleh masyarakat. Dengan demikian, jika ia terbukti bersalah dihadapan Hukum, maka ia akan dipertemukan dengan jalan buntu dalam kariernya kedepan.


*Penulis adalah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Yogyakrta. Pimred. LPM Literasia, dan Aktif di Ikatan Alumni Al-in’am Yogyakarta.
.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar