Oleh : Herman Busri*
Proses keadilan yang selama ini dipraktikkan oleh penegak hukum di Indonesia cendrung manipulatif dan sepihak, sekalipun ini tidak dilakukan oleh semua institusi penegak hukum yang ada. Akan tetapi dari pantauan public, inilah yang terjadi.
Salah satu penyebabnya adalah kepentingan-kepentingan yang selalu saja dilarikan pada persoalan ekonomi dan sikap pragmatisme. Secara tidak langsung keadilan dan hukum diperlakukan seperti barang komodity dan dapat diperjual-belikan. Sehingga proses inilah yang kemudian menghambat sirkulasi keadilan yang sesungguhnya  terhalangi dan termarginalkan.
Sebagai institusi penegak keadilan yang menjadi tumpuan masyarakat, semestinya mereka memberikan keleluasaan dan kebebasan agar semua pihak mendapat hak dan memenuhi setiap kewajibannya tanpa harus memandang siapa dan berapa? (berkenaan dengan pragmatisme).

Dari sekian prosesi penegak kadalian yang telah diamalkan di Indonesia kuhususnya memang tidak jauh beda dari apa yang telah dikatakan oleh Tom Campbell dalam bukunya yang berjudul “Humaniteis Press International” bahwa keadilan dewasa ini tidak lagi mendapat tempat preoritas terhadap nilai ekonomi. Jadi lebih tepatnya bahasa Compbell dapat disederhanakan bahwa nilai ekonomi lebih penting dibanding dengan nilai keadilan, atau juga dapat diartikan bahwa keadilan dapat ditukar dengan ekonomi yang lebih tinggi. Kecendrungan ini terjadi karena realita sosial yang ada menunjukkan bahwa kemiskinan dan penderitaan sosial masih menjadi persoalan pelik yang belum terselesaikan, lebih-lebih di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nilai kekayaan sering kali dijadikan sebagai simbol untuk mengukur perwujudan manusia terhadap apa yang ia miliki bukan pada kualitasnya. Sehingga proses memperkaya diri-sendiri menjadi preoritas utama agar ia menjadi manusia yang terpandang dalam kehidupan sosialnya tanpa harus memikirkan nasib dan hak orang lain, dan ia akan melupakan keadilan itu.
Kecendrungan masyarakat modern yang semacam itu (materialistis) menjadi tantangan terkuat dan terbesar dalam penegakan keadilan. Meansed semacam ini mengakibatkan terjadinya persaingan ketat demi kepentingan ekonomi, yang hal itu pada akhirnya menjadi peningkat status sosial dimana ia hidup. Pertarungan bebas akan terjadi dan berbagai cara akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Nilai ekonomi yang mendominasi itu pada akhirnya mengubah pola pandang manusia terhadap status sosial dan bahkan kewibawaan seseorang yang hanya diukur dari tingkat kekayaan yang ia miliki. Demikian dengan cara apapun itu, manusia akan selalu dikendalikan oleh ekonomi yang kian meliliti pikirannya. Sehingga pertarungan hebatpun akan terjadi untuk saling menguasi kekuatan ekonomi tersebut. Jika prospek ini tak dapat dikendalikan dengan baik, maka jangan harap persaingan yang sehat akan terjadi. Sistem hukum dan keadilan akan menjadi wacana saja tanpa akan terealisasikan. Masyarakat yang kalah dalam persaingan ini dan atau yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersaing akan benar-benar termarginalkan. Sedangkan yang menang, status mereka akan melambung tinggi dan menjadi raja-diraja dalam kehidupannya.
Keadilan yang seharusnya menjadi tuntunan bagi semua orang dan berjalan nyata sesuai hukum yang telah berlaku hanya akan menjadi mitos dan bukan tidak mungkin keberadaannya bahkan akan dianggatp tidak ada. Nilai ekonomi yang mengalahkan kekuatan hukum itu berdampak kuat bagi sistem keadilan yang semestinya dipatuhi dan direalisasikan.
Sebenarnya salah satu bukti konkret bahwa nilai ekonomi lebih dominan dibanding dengan nilai keadilan adalah maraknya prilaku korupsi, kolusi, nepotisme, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang kesemuanya hanya menuhankan keuntungan-keuntungan materil tanpa memperhatikan progres hukum dan keadilan yang semestinya dipatuhi. Maka jangan heran bila berbagai kasus koruspsi terus terjadi di Indonesia dan selalu saja proses penyelasaiaannya lamban. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kepentingan ekonomi salalu saja dikedepankan dibanding penegakan keadilan. Jika hal itu yang terjadi, maka telah terbukti apa yang dikatakan oleh salah satu pepatah “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Hal itu terjadi karena proses hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Keadaan yang mulai kritis ini perlu penanganan yang super serius dengan cara mengubah pola hidup masyarakat yang selalu saja cendrung hanya pada kepentingan ekonomi semata, dengan tetap mengahrgai prestasi-prestasi yang sebenarnya lebih berharga ketimbang nilai ekonomi. Selain itu, penegak hukum harus menciptakan keadilan yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan segala aspek hak dan kewajiban setiap individu, siapapun itu dan dari kalangan apapun itu.
Salah satu Guru Besar Universitas Harvard,Amerika Serikat, John Borden Rawls menyebutkan dalam tesisnya yang berjudul “The Basic Elements of John Rawls’ Theory of Justice as Fairness”, bahwa konsep keadilan semestinya dibentuk dengan pendekatan kontrak, yang mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih merupakan kesepakatan semua pihak. Dengan demikian nilai keadilan akan menjamin hak setiap individu sekaligus kewajibannya. Asas hak yang ditawarkan oleh John menjadi salah satu penghalang pertimbangan-pertimbangan keuntungan ekonomi semata. Sehingga ketidakadilan dalam modus mementingkan nilai-nilai ekonomi akan dapat ditekan dan bahkan dihentikan.
Jika nilai-nilai keadilan dapat dijadikan sebagi jalan berpijak setiap individu tanpa ada selipan-selipan kepentingan ekonomi atau kepentingan sosial lainnya, maka setiap individu dari segala kalangan akan dapat merasakan keadilan hidup yang sebenarnya.

*Penulis adalah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Yogyakrta. Pimred. LPM Literasia, dan Aktif di Ikatan Alumni Al-in’am Yogyakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar