Oleh: Ardhi Wiranata
(Sebuah Catatan Untuk Komisi III DPR)

       Sungguh menggelikan. Ditengah hiruk pikuk pemberitaan korupsi, perang TNI-POLRI, pembunuhan mutilasi dan premanisme di media-media yang membuat tensi darah meningkat, geram  ternyata ada satu pemberitaan yang cukup akan membuat kita tergelitik dan tercengang. Seorang kandidat hakim Mahkamah Konstitusi, Djafar Al Bram, salah menyebut isi pancasila.    
       JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang calon hakim Mahkamah Konstitusi, Djafar Al Bram, salah menyebut isi sila Pancasila. Hal itu terjadi ketika fit and proper test calon hakim MK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/3/2013) sore.

       Calon hakim MK salah menyebut isi pancasila? Apa kata dunia? Kalah sama anak SMP dong...! mereka begitu fasih melafalkan isi pancasila saat upacara bendera disekolah-sekolah setiap senin pagi. Betapa sungguh kita tidak akan tergelitik dan tercengang dibuatnya.
Terlepas dari semua itu. Dibalik peristiwa yang menggelikan tersebut, timbul pesimistis terhadap tegaknya demokrasi di Indonesia. Bila Mahkamah Konstitusi, lembaga yang mempunyai tugas  mengawal dan menjaga konstitusi, berarti mengawal tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia akan dipegang oleh orang (jika terpilih) yang konstruksi pancasila saja tidak hafal.
Pancasila adalah ideologi, landasan berpikir dan bertindak. Dengan kata lain pancasila adalah konstitusi itu sendiri dan MK bertugas untuk mengawalnya agar tidak terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Jadi, pemahaman terhadap pancasila menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar. Logikanya, adalah ilusi dapat memahami nilai-nilai pancasila bila konstruksinya saja tidak hafal.
MK memegang peranan penting guna tegaknya demokrasi di negeri ini. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitusional obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah: 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 19451. 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Melihat peran dan fungsi MK yang begitu urgen dan strategis diatas, menjadi sebuah keniscayaan, MK harus dipegang oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya (sebagai hakim MK). Sehingga, diharapkan MK menjadi mesin penggerak demokratisasi di Indonesia. Konstitusi sebagai bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignity of the people) kepada negara akan benar-benar terjaga. Jika tidak, demokrasi, kedaulatan rakyat dan tegaknya konstitusi di negeri ini akan dipertaruhkan.
Merujuk pada peristiwa di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, pertanyaan yang lahir  adalah bagaimana menjaga konstitusi guna tegaknya konstitusionalitas hukum, bagaimana hak-hak konstitusional rakyat terjaga dan bagimana konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalnya? Rasanya, inilah psimistis yang tengah menghantui rakyat.
Bukan tidak beralasan. Jika hakim MK dipegang oleh orang yang loyalitas (tidak hafal pancasila berarti loyalitas kenegaraannya perlu dipertanykan), kompetensi dan wawasan intelektualnya kurang memadai, besar kemungkinan MK hanya akan menjadi mesin kepentingan politik tertentu.
Undang-undang sebagai produk politik sangat rentan dengan kepentingan-kepentingan politik yang membuatnya. Jangan-jangan undang-undang itu tidak senyawa dengan nafas konstitusi. Oleh karena wasit penentu jalannya pertandingan politik tidak menguasai aturan mainnya akan ada kelompok yang diuntungkan (oknum tertentu) dan yang lain dirugikan (rakyat).
Oleh sebab itu, perlu menjadi catatan untuk komisi III dalam hal ini yang mempunyai wewenang harus benar-benar selektif. Mengoreksi secara cermat para kandidak hakim MK dari segala aspeknya. Kesalahan (kecil) apapun termasuk salah menyebut isi Pancasila oleh salah satu kandidat hakim MK diatas perlu menjadi pertimbangan karena rakyat akan menjadi taruhannya.  

*Penulis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Sastra Inggris

Tidak ada komentar:

Posting Komentar