Oleh: Marsus

BELUM LAMA ini masyarakat Indonesia gempar dengan kabar dibubarkannya ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kabar itu dilontarkan lansung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. HTI dibubarkan karena dianggap akan merongrong keutuhan NKRI. Kabar tersebut pun seketika menyeruak ke berbagai surat kabar, sehingga seluruh elemen masyarakat mengetahuinya.

Pembubaran HTI bagi sebagian masyarakat merupakan suatu kegembiraan, karena menurut mereka pemerintah mengambil langkah tegas dalam menumpas ormas anti-Pancasila. Tetapi, ada pula yang menyayangkan, sebab menurutnya HTI adalah organisasi kemasyarakatan yang ikut andil menegakkan nilai-nilai keislaman. Sikap pro-kontra tersebut memang wajar terjadi sebagai konsekuensi. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian benarkah HTI bubar? Benarkah semua agenda dan gerakan-gerakannya akan lenyap?

HTI Bubar?
Secara konstitusional izin operasi kegiatan HTI resmi dicabut. Artinya, ormas tersebut tidak diperkenankan lagi mengadakan kegiatan dalam bentuk apa pun atas bendera HTI. Namun demikian, tentu saja ajaran-ajaran dan ideologi yang tertanam dalam diri pengikutnya tidak mudah tercerabut. Mencuatnya pembubaran tersebut bisa saja memompa semangat baru bagi mereka untuk menguatkan visi-misi dan ideologinya pada masyarakat. Hal ini yang mesti direnungkan bersama.

Satu sisi pembubaran HTI sebagai langkah konkret menumpas ormas anti-Pancasila. Tetapi, di sisi lain dapat dipandang sebagai rentetan ‘kecil’ yang mengarah pada fenomena lebih ‘besar’. Kini tantangan Indonesia pasca pembubaran tersebut bukan lagi HTI yang bergerak terang-terangan, tetapi ormas-ormas lain yang menentang asas NKRI secara terselubung. Di sinilah pemerintah dituntut menindaklanjuti secara jeli. Bukan saja pemerintah, semua eleman masyarakat harus ikut menyikapi dan medukung demi keutuhan Indonesia.

Pembubarakan HTI sebenarnya bukan sebagai kemenangan pemerintah maupun ormas lain yang mengutuknya, sebaliknya ia sebagai tantangan untuk benar-benar serius dan berkometment memberantas ormas anti-Pancasila. Apabila keputusan pembubaran hanya berhenti sampai tahap tersebut, tanpa tindak lanjut menyelidiki gerakan HTI dalam menghimpun kekuatan barunya yang berafiliasi dengan ormas lain, maka tidak dipungkiri pembubaran yang dilakukan hanya sebatas seremonial belaka yang akhirnya akan memupuk pertumbuhan lebih kuat lagi. Untuk itu, tidak cukup pemerintah hanya menurunkan putusan pembubaran. Tapi mesti merumuskan langkah baru dalam menyikapi gerakan terselubung yang dapat meledak lebih besar lagi.

Menjaga NKRI
Menurut hemat penulis, upaya menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan diantaranya dengan memberdayakan ormas-ormas pro-Pancasila, misalnya seperti Nahdlatul Ulama (NU). NU sudah sejak awal berperan besar menjaga keutuhan NKRI dari ancaman kelompok separatisme, sekularisme dan radikalisme. Para ulama atau kiai NU kampung yang senantiasa memberikan ceramah dan nasihat-nasihat pentingnya kebersamaan menjadi salah satu kekuatan dalam menyokong keutuhan Bangsa Indonesia.

Sebenarnya, tradisi NU yang identik dengan kegiatan sosial-keagamaan seperti tahlilan, istigasah, pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya –yang oleh sebagian kalangan dianggap bit’ah dan ndeso– adalah upaya menciptakan persatuan yang kuat untuk Indonesia yang damai dalam ke-bhineka-an. Sehingga karena peran para kiai NU lah nilai-nilai kebangsaan dan agama dapat disinergikan di tengah multi kulturalisme masyarakat Indonesia ke dalam bentuk Pancasila.

Optimalisasi peran kiai, guru ngaji, dan para da’i NU dalam melestarikan kegiatan sosial-keagamaan menjadi salah satu hal penting guna menjaga keutuhan NKRI, karena dengan demikian dapat meminimalisir tumbuhnya ideologi baru yang bertendensi sesat. Oleh sebab itu, penting melestarikan tradisi-tradisi ke-NU-an untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman sesuai ajaran al-Quran dan Sunnah.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah menjaga dan memfungsikan tempat peribadatan seperti masjid, musallah atau langgar sebagai media dakwah dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Tempat-tempat peribadatan tersebut jangan dibiarkan kosong dan didominasi oleh kalangan ormas yang mencoba menanamkan paham ideologi sesat kepada masyarakat.

Pernah dimuat di Koran Duta Masyarakat, 2 Juni 2017.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar